Jasa Pembuatan PT Jogja

Ya Bisa. Kamu bisa menggunakan virtual office untuk alamat PT kamu, bisa juga sebagai kantor representatif kamu di jakarta dan juga cocok untuk layanan surat-menyurat yang didapat dari layanan virtual office.

Setiap bisnis tentunya memiliki nama sebagai ciri khasnya. Oleh karena itu, nama PT haruslah unik dan tidak boleh sama dengan yang lain.

Aturan mengenai pemilihan nama PT diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Terdapat beberapa ketentuan dalam pemilihan nama PT, yaitu:

1. Nama PT minimal terdiri dari 3 kata, dan setiap kata minimal terdiri dari 3 huruf.

2. Tidak boleh menggunakan nama asing.

Contoh 1: Maju Teknologi - SALAH. Maju Technology Indonesia - SALAH. Maju Teknologi Indonesia - BENAR.

Contoh 2 : jika nama brand Anda adalah "Gold Dust," Apakah bisa memilih nama PT seperti "Gold Dust Indonesia" Saran kami sebaiknya diganti. Hal ini dikarenakan kami pernah mengalami pengalaman di mana salah satu klien kami telah disetujui oleh sistem online AHU, namun kemudian menerima surat dari Menkumham agar nama tersebut diganti karena mengandung unsur bahasa inggris. Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk memilih nama yang memenuhi persyaratan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Hal itu bisa saja terjadi karena PT tersebut berdiri sebelum berlakunya PP 43/2011. Sebagai contoh adalah Tokopedia yang memiliki nama PT Tokopedia, didirikan pada tahun 2009.

Untuk memenuhi syarat-syarat dalam memilih nama Perseroan Terbatas (PT), nama yang dipilih harus memenuhi kriteria-kriteria berikut:

a. Ditulis dengan huruf Latin.

b. Belum digunakan secara resmi oleh PT lain atau tidak serupa secara substansial dengan nama PT lain.

c. Tidak melanggar ketertiban umum dan/atau norma kesopanan.

d. Tidak serupa atau menyerupai nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali dengan izin yang diperoleh dari lembaga tersebut.

e. Tidak terdiri dari angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

f. Tidak memiliki makna yang berhubungan dengan Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

g. Tidak hanya mencerminkan maksud, tujuan, atau kegiatan usaha sebagai nama Perseroan.

h. Sesuai dengan maksud, tujuan, dan kegiatan usaha Perseroan yang akan digunakan sebagai bagian dari nama Perseroan.

Dengan memenuhi ketentuan tersebut, PT dapat memilih nama yang sesuai dan memenuhi persyaratan hukum.

KBLI merupakan sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan aktivitas dan kegiatan ekonomi di Indonesia menjadi beberapa lapangan usaha, yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk atau layanan.

KBLI didasarkan pada Standar Klasifikasi Industri Internasional (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities/ISIC) hingga empat digit, yang disesuaikan dengan Klasifikasi Industri Bersama ASEAN (ASEAN Common Industrial Classification/ACIC) dan Statistik Manufaktur Asia Timur (East Asia Manufacturing Statistics/EAMS).

KBLI juga dikembangkan secara rinci hingga lima digit untuk mencakup kegiatan ekonomi yang khas di Indonesia. (Sumber: referensi)

KBLI digunakan untuk memastikan arus informasi yang berkelanjutan yang sangat penting dalam memantau dan mengevaluasi pencapaian serta pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam periode waktu tertentu.

Selain itu, KBLI juga digunakan sebagai dasar untuk menentukan kualifikasi izin usaha, kualifikasi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), serta kualifikasi perizinan investasi dan penanaman modal.

Anda dapat memilih 20 KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), dan kami akan mengurus proses perizinan yang terkait dengan KBLI tersebut.

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas, terdapat persyaratan bahwa Modal Dasar PT harus disepakati oleh para pendiri dan Modal Disetor/Ditempatkan minimal 25% dari Modal Dasar.

BENAR - Modal Disetor Rp. 1 miliar, Modal Dasar 1 miliar

SALAH - Modal Disetor Rp. 1 miliar, Modal Dasar 500 jt

BENAR - Modal Disetor Rp. 1 miliar, Modal Dasar 4 miliar

SALAH - Modal Disetor Rp. 1 miliar, Modal Dasar 7 miliar

Jika hanya melibatkan suami dan istri sebagai pendiri PT, hal tersebut tidak diizinkan. Hal ini disebabkan karena harta suami dianggap juga merupakan harta istri, dan sebaliknya. Oleh karena itu, perlu adanya setidaknya satu orang pemegang saham lainnya.

Adapun penggunaan anak sebagai pemegang saham diperbolehkan, asalkan anak tersebut telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selama proses pendirian PT, semua pendiri PT harus hadir untuk menandatangani akta notaris.

Tugas seorang Direktur adalah menjalankan operasional perusahaan sehari-hari. Direktur bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis dalam bisnis. Mereka bertindak sebagai perwakilan legal perusahaan dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atas nama PT.

Sementara itu, tugas seorang Komisaris adalah memberikan nasehat kepada Direktur dan melakukan fungsi pengawasan terhadap aktivitas perusahaan. Komisaris tidak memiliki wewenang untuk bertindak atas nama PT secara langsung, namun bertanggung jawab dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum dan etika bisnis, serta memberikan saran dan pengawasan terhadap keputusan Direktur.

Dengan kerjasama antara Direktur dan Komisaris, perusahaan diharapkan dapat berjalan dengan efektif, sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.

Tentu, pemegang saham diperbolehkan untuk menjabat sebagai Direktur atau Komisaris dalam PT. Namun, yang tidak diizinkan adalah seorang Direktur merangkap sebagai Komisaris dalam perusahaan yang sama.

Adapun mengenai jumlah pemegang saham, Anda dapat memiliki 10 pemegang saham atau bahkan lebih. Tidak ada batasan maksimum yang ditetapkan mengenai jumlah pemegang saham dalam PT. Sebagai contoh, kami pernah membantu pendirian PT dengan 16 pemegang saham.

Dengan demikian, asalkan aturan dan persyaratan yang berlaku dipatuhi, Anda dapat menentukan jumlah pemegang saham sesuai dengan kebutuhan dan struktur perusahaan yang diinginkan.

Tentu saja, Anda dapat mengajukan permohonan PKP (Pengusaha Kena Pajak) untuk dapat menerbitkan faktur pajak (e-Faktur).