Cara Mendirikan PT Software House dan Startup Digital

Kode program di layar komputer, ilustrasi cara mendirikan PT software house dan startup digital

Mendirikan PT software house dimulai dengan memilih KBLI teknologi informasi yang sesuai, misalnya pemrograman komputer (kelompok 6201), konsultasi komputer (6202), atau portal dan platform digital (6312), lalu mengurus NIB di OSS. Jika perusahaan mengoperasikan aplikasi atau platform yang digunakan publik, ada kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat ke kementerian yang membidangi komunikasi dan digital. Satu hal yang sering terlewat: kepemilikan hak cipta atas kode program harus diatur jelas dalam kontrak dengan klien, pendiri, dan programmer.

Kode program di layar komputer, ilustrasi cara mendirikan PT software house dan startup digital

Contoh KBLI untuk Bisnis Digital

Model BisnisContoh KBLI
Jasa pembuatan aplikasi untuk klien62019 Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
Pengembangan game62011 Aktivitas Pengembangan Video Game
Konsultasi TI dan keamanan informasiKelompok 6202
Hosting dan pengolahan dataKelompok 6311
Platform digital komersialKelompok 6312

Cek uraian lengkap tiap kode di OSS sebelum memilih, karena ruang lingkupnya cukup spesifik.

Langkah Mendirikan PT Software House

  1. Tentukan model bisnis: jasa proyek, produk SaaS, atau platform.
  2. Dirikan PT dengan struktur saham yang siap menerima investor.
  3. Urus NIB dengan KBLI yang tepat; banyak KBLI TI tergolong berisiko rendah.
  4. Daftarkan PSE lingkup privat jika mengoperasikan sistem elektronik untuk publik.
  5. Siapkan kontrak standar: perjanjian proyek, kerahasiaan, dan pengalihan hak cipta.

Baca Juga: Pembagian Saham Founder Startup: Cara Menyusun Struktur Kepemilikan yang Sehat

Hak Cipta Kode: Siapa Pemiliknya?

Program komputer dilindungi sebagai ciptaan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk menghindari sengketa:

  • Atur dalam kontrak kerja bahwa kode yang dibuat karyawan untuk perusahaan menjadi milik perusahaan.
  • Atur dalam kontrak freelance pengalihan hak cipta secara tegas.
  • Tentukan dalam kontrak klien apakah yang diserahkan adalah hak cipta penuh atau hanya lisensi pemakaian.
  • Daftarkan merek produk ke DJKI agar nama aplikasi terlindungi.

Kesimpulan

PT software house tergolong mudah didirikan dari sisi perizinan, tetapi nilai bisnisnya sangat bergantung pada kejelasan hak kekayaan intelektual. Pilih KBLI yang tepat, penuhi kewajiban PSE bila relevan, dan pastikan setiap baris kode yang dibuat untuk perusahaan benar-benar menjadi milik perusahaan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

KBLI apa untuk software house?

Umumnya kelompok 6201 untuk pemrograman komputer, misalnya 62019. Tambahkan kelompok 6202 untuk konsultasi TI atau 6312 untuk platform digital sesuai model bisnis.

Apakah software house wajib daftar PSE?

Wajib jika mengoperasikan sistem elektronik yang digunakan publik, seperti aplikasi atau platform, sebagai PSE lingkup privat. Jasa pembuatan aplikasi untuk klien yang dioperasikan klien umumnya menjadi kewajiban klien.

Siapa pemilik hak cipta kode yang dibuat karyawan?

Sebaiknya diatur tegas dalam kontrak kerja bahwa ciptaan yang dibuat untuk perusahaan menjadi milik perusahaan, agar tidak menimbulkan sengketa.

Apakah PT software house bisa didirikan dengan modal kecil?

Bisa. Modal ditentukan pendiri, dengan minimal 25% dari modal dasar disetor. Sesuaikan dengan kebutuhan operasional dan rencana pendanaan.

Apakah nama aplikasi perlu didaftarkan merek?

Sangat disarankan. Pendaftaran merek ke DJKI melindungi nama dan logo aplikasi dari penggunaan pihak lain.

Mau Mendirikan PT Software House atau Startup?

Tim LegalSatu mengurus pendirian PT dengan KBLI TI yang tepat hingga NIB, serta membantu pendaftaran merek untuk produk digital Anda. Lihat paketnya di jasa pendirian PT LegalSatu.

Konsultasi gratis via WhatsApp atau lihat seluruh layanan LegalSatu.

Lindungi nama aplikasi Anda dengan jasa pendaftaran merek LegalSatu.

Catatan: Artikel ini bersifat edukatif dan disusun berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat, dan PP No. 28 Tahun 2025, per September 2026. Regulasi dan praktik di lapangan dapat berubah atau berbeda antar daerah. Untuk kebutuhan hukum spesifik bisnis Anda, konsultasikan dengan tim legal LegalSatu.