Di KBLI 2025, kode 78200 berjudul Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Sementara dan Penyediaan Sumber Daya Manusia Lainnya, dan menggabungkan dua kode KBLI 2020: 78200 Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu serta 78300 Penyediaan SDM dan Manajemen Fungsi SDM. Kode ini untuk penyediaan pekerja bagi klien selama periode tertentu, baik untuk menggantikan sementara maupun menambah tenaga kerja klien, serta jasa manajemen SDM untuk pemberi kerja.
Penggabungan Kode
| KBLI 2020 | KBLI 2025 |
|---|---|
| 78200 Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu | 78200 Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Sementara dan Penyediaan SDM Lainnya |
| 78300 Penyediaan SDM dan Manajemen Fungsi SDM | 78200 (digabung) |
Bedanya dengan Penempatan Tenaga Kerja
Pada 78200, pekerja berstatus pegawai perusahaan penyedia. Sedangkan pada kelompok penempatan tenaga kerja (golongan 781), perusahaan hanya merekrut dan menempatkan, dan pekerja tidak menjadi pegawainya. Kelompok penempatan memiliki kewajiban seperti melaporkan penempatan secara berkala.
Wajib Berbadan Hukum
Perusahaan alih daya wajib berbentuk badan hukum sesuai PP No. 35 Tahun 2021, sehingga usaha penyediaan tenaga kerja umumnya dijalankan melalui PT.
Baca Juga: KBLI 78300: Penyediaan Sumber Daya Manusia
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu KBLI 78200 di KBLI 2025?
Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Sementara dan Penyediaan Sumber Daya Manusia Lainnya.
Apakah KBLI 78300 masih ada?
Di KBLI 2025, 78300 digabung ke 78200.
Apa beda penyediaan dan penempatan tenaga kerja?
Pada penyediaan (78200) pekerja menjadi pegawai perusahaan penyedia, sedangkan pada penempatan (golongan 781) tidak.
Apakah perusahaan outsourcing wajib PT?
Perusahaan alih daya wajib berbadan hukum sesuai PP No. 35 Tahun 2021.
Mau Mendirikan Perusahaan Outsourcing?
LegalSatu membantu mendirikan PT dengan KBLI 2025 yang tepat untuk usaha penyediaan tenaga kerja Anda. Lihat paketnya di jasa pendirian PT LegalSatu.
Konsultasi gratis via WhatsApp atau lihat seluruh layanan LegalSatu.
Artikel Terkait:
Catatan: Artikel ini bersifat edukatif dan disusun berdasarkan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang KBLI, KBLI 2020, PP No. 28 Tahun 2025, PP No. 29 Tahun 2021, serta data KBLI di sistem OSS, per September 2026. Regulasi dan praktik di lapangan dapat berubah atau berbeda antar daerah. Untuk kebutuhan hukum spesifik bisnis Anda, konsultasikan dengan tim legal LegalSatu.
