Besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, sebagaimana diatur Pasal 96 UU No. 40 Tahun 2007, dan kewenangan ini dapat dilimpahkan kepada dewan komisaris. Bagi direktur yang juga pemegang saham, penting membedakan dua jenis penghasilan: gaji sebagai imbalan pekerjaan yang dipotong PPh Pasal 21 dan menjadi biaya perusahaan, serta dividen sebagai bagian laba yang dibagikan melalui RUPS dengan perlakuan pajak tersendiri.
Gaji vs Dividen
| Aspek | Gaji Direktur | Dividen |
|---|---|---|
| Dasar | Keputusan RUPS atau komisaris yang diberi wewenang | Keputusan RUPS atas penggunaan laba |
| Syarat | Tidak harus ada laba | Harus ada saldo laba positif |
| Pajak penerima | PPh Pasal 21 dipotong perusahaan | Sesuai ketentuan dividen |
| Bagi perusahaan | Biaya yang dapat dikurangkan sepanjang wajar | Bukan biaya, dibagikan dari laba setelah pajak |
Hal yang Perlu Diatur
- Keputusan RUPS tentang besaran gaji dan tunjangan, atau pelimpahan kewenangan kepada komisaris.
- Kewajaran: gaji yang tidak wajar untuk pemegang saham dapat dikoreksi saat pemeriksaan pajak.
- Pemotongan PPh Pasal 21 setiap bulan dan pelaporannya.
- Jaminan sosial: sesuaikan kepesertaan dengan ketentuan BPJS yang berlaku bagi pengurus perusahaan.
- Dokumentasi: slip gaji dan pencatatan dalam pembukuan.
Baca Juga: Cara Membagi Dividen PT dan Pajaknya
Kesalahan yang Sering Terjadi
- Direktur mengambil uang perusahaan tanpa dasar keputusan, sehingga statusnya tidak jelas: gaji, dividen, atau utang.
- Gaji tidak dipotong PPh Pasal 21.
- Pengeluaran pribadi dibebankan sebagai biaya perusahaan.
Kesimpulan
Direktur yang juga pemegang saham berhak atas gaji dan dividen, tetapi keduanya harus melalui jalur yang benar: gaji melalui keputusan RUPS atau komisaris dengan pemotongan PPh Pasal 21, dan dividen melalui RUPS dari saldo laba positif.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Siapa yang menentukan gaji direktur PT?
RUPS, sesuai Pasal 96 UU PT. Kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada dewan komisaris.
Apakah direktur yang juga pemegang saham boleh digaji?
Boleh. Gaji adalah imbalan atas pekerjaan sebagai direksi, terpisah dari haknya atas dividen sebagai pemegang saham.
Apakah gaji direktur kena PPh 21?
Ya, perusahaan wajib memotong PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan direksi sesuai ketentuan.
Lebih untung ambil gaji atau dividen?
Tergantung kondisi laba dan perlakuan pajak masing-masing. Gaji menjadi biaya perusahaan, dividen berasal dari laba setelah pajak. Hitung bersama konsultan pajak.
Bolehkah PT tidak menggaji direktur?
Boleh, jika diputuskan demikian, misalnya pada PT kecil yang direkturnya juga pemegang saham dan memilih menerima dividen.
Atur Gaji Direksi dan Pajaknya dengan Benar
Tim LegalSatu membantu menyusun keputusan remunerasi direksi dan konsultasi PPh Pasal 21 agar perusahaan patuh dan efisien. Lihat paketnya di jasa konsultan pajak perusahaan LegalSatu.
Konsultasi gratis via WhatsApp atau lihat seluruh layanan LegalSatu.
Artikel Terkait:
Catatan: Artikel ini bersifat edukatif dan disusun berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, per September 2026. Regulasi dan praktik di lapangan dapat berubah atau berbeda antar daerah. Untuk kebutuhan hukum spesifik bisnis Anda, konsultasikan dengan tim legal LegalSatu.
