Piutang Tak Tertagih: Pencatatan Akuntansi dan Syarat Biaya Pajak

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih boleh dibebankan sebagai biaya pajak, asalkan memenuhi syarat Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh. Sementara itu, pembentukan cadangan atau penyisihan piutang pada umumnya tidak boleh dibebankan, kecuali untuk usaha tertentu seperti bank.

Syarat Biaya Pajak

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
2. Wajib pajak menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP.
3. Ada salah satu bukti: perkara penagihannya diserahkan ke Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, ada perjanjian tertulis penghapusan atau pembebasan utang, telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau ada pengakuan dari debitur.

Syarat publikasi atau penagihan tidak berlaku untuk penghapusan piutang debitur kecil sesuai ketentuan.

Akuntansi vs Pajak

Contoh Jurnal Penghapusan

Baca Juga: Siklus Akuntansi

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah piutang tak tertagih bisa jadi biaya pajak?

Bisa, jika memenuhi syarat Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh.

Apakah cadangan piutang boleh dibebankan?

Pada umumnya tidak, kecuali untuk usaha tertentu seperti bank.

Apa syarat utamanya?

Dibebankan di laporan komersial, daftar piutang diserahkan ke DJP, dan ada bukti penagihan, perjanjian penghapusan, publikasi, atau pengakuan debitur.

Bagaimana pencatatan akuntansinya?

Debit beban piutang tak tertagih atau cadangan, kredit piutang usaha.

Catatan: Artikel ini bersifat edukatif dan disusun berdasarkan UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf h dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, per September 2026. Regulasi dan praktik di lapangan dapat berubah atau berbeda antar daerah. Untuk kebutuhan hukum spesifik bisnis Anda, konsultasikan dengan tim legal LegalSatu.