Perjanjian pinjam nama (nominee arrangement) adalah kesepakatan di mana seseorang tercatat sebagai pemegang saham, padahal saham itu sebenarnya milik orang lain. Untuk penanaman modal, Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU No. 25 Tahun 2007 secara tegas melarang perjanjian atau pernyataan yang menegaskan kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain, dan menyatakannya batal demi hukum. Praktik ini sering dipakai WNA yang ingin menguasai usaha di Indonesia melalui nama WNI, dan risikonya sangat besar bagi kedua pihak.
Risiko bagi Pemilik Sebenarnya
- Perjanjian batal demi hukum sehingga tidak dapat dipakai untuk menuntut saham.
- Secara hukum, pemilik saham adalah nama yang tercatat. Jika nominee meninggal, bercerai, atau beriktikad buruk, saham dapat beralih ke pihak lain.
- Aset yang dibeli atas nama PT, termasuk properti, ikut berada di bawah kendali pihak yang tercatat.
Risiko bagi Pihak yang Dipinjam Namanya
- Tercatat sebagai pemegang saham dan pemilik manfaat, sehingga ikut menanggung konsekuensi hukum dan pajak.
- Berpotensi terseret jika perusahaan melanggar hukum.
- Terikat pelaporan harta dan pajak atas saham yang bukan miliknya.
Baca Juga: Bolehkah WNA Menjadi Direktur di PT Lokal (PMDN)?
Transparansi Pemilik Manfaat
Perpres No. 13 Tahun 2018 mewajibkan korporasi mengungkap pemilik manfaat yang sebenarnya, yaitu orang yang pada akhirnya mengendalikan atau menikmati manfaat dari perusahaan. Struktur pinjam nama bertentangan dengan semangat transparansi ini.
Alternatif Legal
| Kebutuhan | Alternatif |
|---|---|
| WNA ingin berbisnis di Indonesia | Mendirikan PT PMA sesuai ketentuan penanaman modal |
| Bidang usaha tertutup atau terbatas bagi asing | Kemitraan resmi, lisensi, atau kontrak kerja sama sesuai aturan |
| Ingin memberi porsi kepada mitra tanpa uang tunai | Perjanjian pemegang saham dengan setoran dalam bentuk yang sah |
Kesimpulan
Pinjam nama terlihat praktis, tetapi batal demi hukum untuk penanaman modal dan menempatkan kedua pihak dalam risiko besar. Gunakan struktur yang sah, misalnya PT PMA atau kerja sama resmi, dan ungkap pemilik manfaat yang sebenarnya.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu perjanjian nominee saham?
Perjanjian di mana seseorang tercatat sebagai pemegang saham, padahal saham itu sebenarnya milik orang lain.
Apakah perjanjian pinjam nama sah?
Untuk penanaman modal, Pasal 33 UU No. 25 Tahun 2007 melarang perjanjian tersebut dan menyatakannya batal demi hukum.
Siapa pemilik saham menurut hukum dalam skema nominee?
Pihak yang tercatat dalam daftar pemegang saham dan data resmi perseroan.
Apa alternatif legal bagi WNA yang ingin berbisnis?
Mendirikan PT PMA sesuai ketentuan penanaman modal, atau bentuk kerja sama resmi yang diizinkan.
Apa hubungan nominee dengan pemilik manfaat?
Perpres No. 13 Tahun 2018 mewajibkan pengungkapan pemilik manfaat yang sebenarnya, sehingga skema nominee bertentangan dengan kewajiban transparansi ini.
Ingin Struktur Kepemilikan yang Aman dan Sah?
Tim LegalSatu membantu merancang struktur kepemilikan yang legal, termasuk pendirian PT PMA bagi investor asing, tanpa bergantung pada nama pihak lain. Lihat paketnya di jasa pendirian PT PMA LegalSatu.
Konsultasi gratis via WhatsApp atau lihat seluruh layanan LegalSatu.
Artikel Terkait:
Catatan: Artikel ini bersifat edukatif dan disusun berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Perpres No. 13 Tahun 2018, per September 2026. Regulasi dan praktik di lapangan dapat berubah atau berbeda antar daerah. Untuk kebutuhan hukum spesifik bisnis Anda, konsultasikan dengan tim legal LegalSatu.
