Pailit dan PKPU sama-sama diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004, tetapi tujuannya berbeda. Pailit adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas; syaratnya debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) memberi kesempatan kepada debitor untuk mengajukan rencana perdamaian kepada kreditor, sehingga perusahaan masih bisa diselamatkan.

Perbandingan Pailit dan PKPU
| Aspek | Pailit | PKPU |
|---|---|---|
| Tujuan | Pemberesan harta untuk membayar kreditor | Restrukturisasi utang melalui perdamaian |
| Pengurusan harta | Kurator; direksi kehilangan hak mengurus harta pailit | Debitor bersama pengurus yang ditunjuk pengadilan |
| Jangka waktu | Hingga pemberesan selesai | PKPU sementara paling lama 45 hari, total perpanjangan tidak melebihi 270 hari |
| Hasil | Harta dijual untuk membayar kreditor | Perdamaian disahkan, atau debitor dinyatakan pailit jika gagal |
Dampak bagi Pemegang Saham dan Direksi
- Pemegang saham pada prinsipnya hanya menanggung kerugian sebesar nilai sahamnya, kecuali kondisi Pasal 3 ayat (2) UU PT terpenuhi.
- Direksi dapat bertanggung jawab secara renteng jika kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaiannya dan harta pailit tidak cukup, sesuai Pasal 104 UU PT, kecuali dapat membuktikan pembelaan yang diatur pasal tersebut.
- Permohonan pailit oleh PT sendiri memerlukan keputusan RUPS.
Baca Juga: Business Judgment Rule: Perlindungan Hukum bagi Direksi PT
Kapan PKPU Menjadi Pilihan?
PKPU cocok ketika bisnis masih berprospek tetapi arus kas tertekan. Debitor dapat mengajukan PKPU sendiri, atau kreditor dapat mengajukannya terhadap debitor. Keberhasilannya bergantung pada rencana perdamaian yang realistis dan dukungan kreditor.
Kesimpulan
Pailit berarti pemberesan harta, sedangkan PKPU adalah jalan restrukturisasi. Jika perusahaan mulai kesulitan membayar utang, pertimbangkan langkah restrukturisasi sejak dini dan libatkan kuasa hukum yang berpengalaman.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa syarat PT dinyatakan pailit?
Menurut UU No. 37 Tahun 2004, debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
Apa bedanya pailit dan PKPU?
Pailit adalah sita umum atas harta debitor untuk dibereskan kurator. PKPU adalah penundaan pembayaran agar debitor bisa mengajukan rencana perdamaian kepada kreditor.
Berapa lama PKPU berlangsung?
PKPU sementara paling lama 45 hari, dan jika diperpanjang, seluruh jangka waktunya tidak boleh melebihi 270 hari.
Apakah pemegang saham ikut menanggung utang PT pailit?
Pada prinsipnya tidak, kecuali terpenuhi kondisi Pasal 3 ayat (2) UU PT yang menghapus tanggung jawab terbatas.
Apakah direksi bisa dimintai tanggung jawab atas kepailitan?
Bisa, jika kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaiannya dan harta pailit tidak cukup, sesuai Pasal 104 UU PT.
Jaga Tata Kelola PT Sejak Awal
Kepailitan sering diawali tata kelola yang lemah. LegalSatu membantu merapikan anggaran dasar, RUPS, dan kepatuhan PT agar risiko hukum dapat dikelola sejak dini. Lihat paketnya di layanan RUPS dan kepatuhan PT LegalSatu.
Konsultasi gratis via WhatsApp atau lihat seluruh layanan LegalSatu.
Artikel Terkait:
Catatan: Artikel ini bersifat edukatif dan disusun berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, per September 2026. Regulasi dan praktik di lapangan dapat berubah atau berbeda antar daerah. Untuk kebutuhan hukum spesifik bisnis Anda, konsultasikan dengan tim legal LegalSatu.

