Kapan Laporan Keuangan PT Wajib Diaudit Akuntan Publik?

Kalkulator dan laporan keuangan, ilustrasi kapan laporan keuangan PT wajib diaudit akuntan publik

Tidak semua PT wajib diaudit. Pasal 68 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 mewajibkan direksi menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit jika perseroan: (a) kegiatan usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat; (b) menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; (c) merupakan perseroan terbuka; (d) merupakan persero; (e) mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha paling sedikit Rp50 miliar; atau (f) diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Di luar kriteria itu, audit bersifat sukarela, tetapi sering diminta bank, investor, atau syarat kualifikasi tertentu.

Kalkulator dan laporan keuangan, ilustrasi kapan laporan keuangan PT wajib diaudit akuntan publik

Enam Kriteria Wajib Audit (Pasal 68 UU PT)

NoKriteria
1Menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat
2Menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat
3Perseroan terbuka
4Persero (BUMN berbentuk PT)
5Aset dan/atau peredaran usaha paling sedikit Rp50 miliar
6Diwajibkan peraturan perundang-undangan lain

Konsekuensi Jika Tidak Diaudit Padahal Wajib

Pasal 68 ayat (4) UU PT menyatakan bahwa jika kewajiban audit tidak dipenuhi, laporan keuangan tersebut tidak disahkan oleh RUPS. Selain itu, perusahaan dapat terhambat saat mengajukan kredit, mengikuti tender, atau memenuhi kewajiban pelaporan sektoral.

Baca Juga: Cara Membagi Dividen PT dan Pajaknya

Kapan Audit Sukarela Layak Dipertimbangkan?

  • Mengajukan pembiayaan bank dalam jumlah besar.
  • Menyiapkan masuknya investor atau penjualan saham.
  • Mengejar kualifikasi usaha menengah dan besar, misalnya SBU konstruksi yang mensyaratkan laporan keuangan diaudit.
  • Meningkatkan kepercayaan mitra dan tata kelola internal.

Audit Keuangan vs Pemeriksaan Pajak

Audit oleh akuntan publik menilai kewajaran laporan keuangan. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh otoritas pajak untuk menguji kepatuhan perpajakan. Keduanya berbeda tujuan dan pelaksananya.


Kesimpulan

Audit wajib bagi PT yang memenuhi salah satu dari enam kriteria Pasal 68 UU PT, termasuk aset atau omzet minimal Rp50 miliar. Bagi PT lain, audit sukarela sering menjadi investasi yang membuka akses pendanaan dan peluang bisnis.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah semua PT wajib diaudit?

Tidak. Kewajiban audit berlaku bagi PT yang memenuhi kriteria Pasal 68 ayat (1) UU PT.

Berapa batas aset atau omzet PT wajib audit?

Aset dan/atau peredaran usaha paling sedikit Rp50 miliar, sesuai Pasal 68 ayat (1) huruf e UU PT.

Apa akibat PT wajib audit tetapi tidak diaudit?

Laporan keuangannya tidak disahkan oleh RUPS sesuai Pasal 68 ayat (4) UU PT.

Apakah audit sama dengan pemeriksaan pajak?

Tidak. Audit dilakukan akuntan publik untuk menilai kewajaran laporan keuangan, sedangkan pemeriksaan pajak dilakukan otoritas pajak.

Kapan PT kecil sebaiknya diaudit?

Saat akan mengajukan pembiayaan besar, menerima investor, atau mengejar kualifikasi usaha yang mensyaratkan laporan keuangan diaudit.

Siapkan Laporan Keuangan dan Pajak PT yang Rapi

Tim LegalSatu membantu pembukuan dan pelaporan pajak perusahaan agar laporan keuangan siap diaudit dan disahkan dalam RUPS. Lihat paketnya di jasa konsultan pajak perusahaan LegalSatu.

Konsultasi gratis via WhatsApp atau lihat seluruh layanan LegalSatu.

Untuk pengesahan laporan tahunan dalam RUPS, lihat layanan RUPS dan kepatuhan PT LegalSatu.

Catatan: Artikel ini bersifat edukatif dan disusun berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, per September 2026. Regulasi dan praktik di lapangan dapat berubah atau berbeda antar daerah. Untuk kebutuhan hukum spesifik bisnis Anda, konsultasikan dengan tim legal LegalSatu.