Wajib pajak non-efektif (NE) adalah status bagi wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif atau objektif, tetapi belum dihapus NPWP-nya. Selama berstatus NE, wajib pajak tidak diwajibkan menyampaikan SPT dan tidak diterbitkan surat teguran atas SPT yang tidak disampaikan.
Contoh Kondisi yang Bisa NE
- Orang pribadi yang tidak lagi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP.
- Orang pribadi yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam setahun.
- Orang pribadi yang memiliki NPWP hanya untuk syarat administratif.
- Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha tetapi belum dibubarkan.
Cara Mengajukan
- Pastikan tidak ada utang pajak dan SPT yang belum dilaporkan.
- Ajukan permohonan perubahan status melalui layanan administrasi di Coretax atau ke KPP.
- Lampirkan alasan dan dokumen pendukung.
- Pantau keputusan dari DJP.
NE vs Penghapusan NPWP
| Aspek | Non-Efektif | Hapus NPWP |
|---|---|---|
| NPWP | Masih ada | Dihapus |
| Kewajiban SPT | Tidak wajib selama NE | Tidak ada lagi |
| Cocok untuk | Usaha berhenti sementara | Badan bubar atau wajib pajak meninggal tanpa warisan belum terbagi |
Mengaktifkan Kembali
Jika usaha dimulai lagi atau penghasilan kembali di atas PTKP, wajib pajak harus mengaktifkan kembali statusnya. DJP juga dapat mengaktifkan kembali secara jabatan bila wajib pajak kembali memenuhi kewajiban perpajakan.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu wajib pajak non-efektif?
Status bagi wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif atau objektif tetapi NPWP-nya belum dihapus.
Apakah wajib pajak NE wajib lapor SPT?
Tidak wajib selama berstatus NE.
Bisakah PT yang berhenti beroperasi mengajukan NE?
Bisa, jika tidak melakukan kegiatan usaha tetapi belum dibubarkan.
Bagaimana cara aktif kembali?
Ajukan pengaktifan kembali atau DJP mengaktifkan secara jabatan saat ada kegiatan.
Usaha Berhenti Sementara dan Ingin Status Pajak Aman?
LegalSatu membantu pengajuan status NE dan penyelesaian kewajiban pajak perusahaan. Lihat paketnya di layanan jasa pajak LegalSatu.
Konsultasi gratis via WhatsApp atau lihat seluruh layanan LegalSatu.
Artikel Terkait:
Catatan: Artikel ini bersifat edukatif dan disusun berdasarkan UU KUP dan PMK 81/2024, per September 2026. Regulasi dan praktik di lapangan dapat berubah atau berbeda antar daerah. Untuk kebutuhan hukum spesifik bisnis Anda, konsultasikan dengan tim legal LegalSatu.
