Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu atau lebih karyawan perseroan atau orang lain untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama perseroan, sesuai Pasal 103 UU No. 40 Tahun 2007. Kata kuncinya adalah “tertentu”: surat kuasa direktur harus jelas menyebut tindakan yang dikuasakan, bukan pelimpahan seluruh kewenangan direksi. Surat kuasa juga hanya sah jika pemberi kuasanya memang berwenang mewakili PT menurut anggaran dasar.
Kapan Surat Kuasa Direktur Dibutuhkan?
- Mengurus perizinan di OSS atau instansi pemerintah.
- Mewakili PT di bank, kantor pajak, atau pengadilan.
- Menandatangani kontrak tertentu saat direktur berhalangan.
- Mengikuti tender atau rapat dengan mitra.
- Mewakili pemegang saham badan hukum dalam RUPS.
Isi Minimal Surat Kuasa
| Unsur | Keterangan |
|---|---|
| Identitas pemberi kuasa | Nama direktur, jabatan, dan dasar kewenangan sesuai akta |
| Identitas penerima kuasa | Nama, jabatan, nomor identitas |
| Hal yang dikuasakan | Tindakan spesifik dan objeknya |
| Jangka waktu | Masa berlaku atau sampai urusan selesai |
| Hak substitusi | Boleh atau tidak dilimpahkan ke pihak lain |
| Tanggal, tempat, tanda tangan, meterai | Meterai sesuai ketentuan bea meterai |
Baca Juga: Cara Mengganti Direktur atau Komisaris PT
Kesalahan yang Sering Terjadi
- Kuasa terlalu umum, misalnya “mengurus segala keperluan perusahaan”, sehingga ditolak instansi.
- Pemberi kuasa ternyata tidak berwenang karena anggaran dasar mensyaratkan persetujuan komisaris atau tanda tangan dua direktur.
- Kuasa sudah lewat masa berlaku atau direktur pemberi kuasa sudah diganti.
Kesimpulan
Surat kuasa direktur adalah alat praktis untuk menjalankan urusan PT, asalkan tertulis, spesifik, dan diberikan oleh direksi yang berwenang sesuai anggaran dasar.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Bolehkah direktur memberi kuasa kepada karyawan?
Boleh. Pasal 103 UU PT mengizinkan direksi memberi kuasa tertulis kepada karyawan atau orang lain untuk perbuatan hukum tertentu.
Apakah surat kuasa direktur harus bermeterai?
Surat kuasa termasuk dokumen yang lazim dibubuhi meterai sesuai ketentuan bea meterai, terutama jika digunakan sebagai alat bukti.
Apakah surat kuasa direktur boleh bersifat umum?
Pasal 103 UU PT menyebut kuasa untuk perbuatan hukum tertentu. Kuasa yang terlalu umum berisiko ditolak dan tidak sesuai semangat aturan tersebut.
Apakah surat kuasa tetap berlaku jika direktur diganti?
Sebaiknya diperbarui oleh direksi yang baru, karena kewenangan pemberi kuasa bersumber dari jabatannya.
Apakah surat kuasa perlu dinotariskan?
Tidak selalu. Untuk keperluan tertentu, misalnya penandatanganan akta notaris, notaris dapat meminta kuasa dalam bentuk atau legalisasi tertentu.
Butuh Dokumen Korporasi yang Rapi?
Tim LegalSatu membantu memastikan kewenangan direksi di anggaran dasar jelas, sehingga surat kuasa dan penandatanganan kontrak tidak dipersoalkan. Lihat paketnya di layanan RUPS dan kepatuhan PT LegalSatu.
Konsultasi gratis via WhatsApp atau lihat seluruh layanan LegalSatu.
Artikel Terkait:
Catatan: Artikel ini bersifat edukatif dan disusun berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, KUHPerdata, dan UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, per September 2026. Regulasi dan praktik di lapangan dapat berubah atau berbeda antar daerah. Untuk kebutuhan hukum spesifik bisnis Anda, konsultasikan dengan tim legal LegalSatu.
