Siapa Pembuat Coretax System? Mengenal Pihak di Balik Modernisasi Pajak
Modernisasi sistem perpajakan di Indonesia menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi digital dan globalisasi. Salah satu tonggak penting dari upaya ini adalah hadirnya Coretax System, sebuah sistem inti administrasi perpajakan yang dirancang untuk menggantikan sistem lama yang terfragmentasi. Namun, masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya: siapa sebenarnya pembuat Coretax System? Apakah sistem ini sepenuhnya buatan dalam negeri, atau melibatkan pihak lain? Artikel ini akan mengulas secara lengkap pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan Coretax System serta perannya dalam modernisasi pajak di Indonesia.
Coretax System sebagai Proyek Strategis Nasional
Coretax System bukan sekadar aplikasi biasa, melainkan merupakan proyek strategis nasional di bidang perpajakan. Sistem ini dikembangkan sebagai bagian dari reformasi perpajakan jangka panjang yang bertujuan meningkatkan efektivitas administrasi pajak, memperluas basis pajak, serta mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela.
Karena sifatnya yang strategis, pengembangan Coretax System tidak dilakukan oleh satu pihak tunggal. Sebaliknya, proyek ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun pihak pendukung lainnya, dengan Direktorat Jenderal Pajak sebagai aktor utama.
Direktorat Jenderal Pajak sebagai Penggagas Utama
Pihak utama di balik pembuatan Coretax System adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. DJP berperan sebagai penggagas, pemilik sistem, sekaligus penentu arah dan kebutuhan bisnis dari Coretax.
DJP memiliki tanggung jawab penuh dalam merancang konsep Coretax System, mulai dari pemetaan proses bisnis perpajakan, penentuan fitur, hingga standar keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi nasional. Seluruh kebutuhan sistem disusun berdasarkan praktik administrasi perpajakan terbaik serta menyesuaikan dengan karakteristik sistem pajak Indonesia.
Dengan kata lain, DJP adalah “arsitek utama” yang menentukan bagaimana Coretax System harus bekerja, data apa saja yang dikelola, dan bagaimana sistem tersebut melayani wajib pajak serta mendukung pengawasan pajak.
Peran Kementerian Keuangan dalam Pengembangan Coretax
Selain DJP, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara institusional juga memiliki peran penting dalam pengembangan Coretax System. Kemenkeu berfungsi sebagai pengarah kebijakan dan penanggung jawab anggaran proyek.
Melalui Kemenkeu, pemerintah memastikan bahwa pengembangan Coretax System sejalan dengan kebijakan fiskal nasional, reformasi birokrasi, serta agenda transformasi digital pemerintahan. Kementerian Keuangan juga berperan dalam pengawasan proyek, termasuk memastikan tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas selama proses pengembangan berlangsung.
Dengan dukungan penuh dari Kemenkeu, Coretax System mendapatkan legitimasi sebagai sistem resmi negara yang menjadi fondasi administrasi perpajakan Indonesia ke depan.
Keterlibatan Penyedia Teknologi dan Konsultan Sistem
Dalam praktiknya, pengembangan sistem berskala besar seperti Coretax System tidak dapat dilakukan hanya oleh internal pemerintah. Oleh karena itu, DJP bekerja sama dengan penyedia teknologi informasi (IT) dan konsultan sistem yang memiliki keahlian di bidang pengembangan core system berskala nasional.
Pihak-pihak ini berperan dalam aspek teknis, seperti:
Pengembangan perangkat lunak (software development)
Perancangan arsitektur sistem
Integrasi data dan sistem lama
Pengujian keamanan dan kinerja
Pendampingan implementasi
Namun penting untuk dipahami bahwa peran penyedia teknologi bersifat pendukung dan teknis, bukan sebagai pemilik sistem. Seluruh kendali kebijakan, data, dan arah pengembangan tetap berada di tangan DJP dan pemerintah Indonesia.
Transfer Pengetahuan dan Penguatan Kapasitas SDM
Salah satu aspek penting dalam pembuatan Coretax System adalah transfer pengetahuan. Dalam proyek ini, DJP tidak hanya fokus pada hasil akhir berupa sistem, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia internal.
Melalui kerja sama dengan konsultan dan pengembang sistem, pegawai DJP mendapatkan pelatihan dan pendampingan teknis agar mampu mengelola, memelihara, dan mengembangkan Coretax System secara mandiri di masa depan. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan sistem dan mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal.
Dengan demikian, Coretax System tidak hanya menjadi produk teknologi, tetapi juga sarana pembelajaran dan penguatan kompetensi aparatur perpajakan.
Coretax System dan Standar Internasional
Dalam pengembangannya, Coretax System juga mengacu pada standar dan praktik terbaik internasional di bidang administrasi perpajakan. Banyak negara telah lebih dahulu menerapkan core tax system yang terintegrasi, sehingga pengalaman global menjadi referensi penting.
Meskipun demikian, Coretax System tidak sekadar meniru sistem negara lain. DJP melakukan penyesuaian yang signifikan agar sistem ini sesuai dengan:
Regulasi perpajakan Indonesia
Struktur ekonomi nasional
Karakteristik wajib pajak Indonesia
Infrastruktur teknologi yang tersedia
Hal ini menunjukkan bahwa Coretax System adalah hasil kolaborasi antara praktik global dan kebutuhan lokal.
Alasan Pengembangan Coretax Dilakukan Secara Kolaboratif
Pertanyaan “siapa pembuat Coretax System” sering kali mengarah pada satu nama atau satu perusahaan. Namun pada kenyataannya, Coretax System adalah hasil kerja kolaboratif. Hal ini dilakukan karena kompleksitas sistem perpajakan yang mencakup jutaan wajib pajak, triliunan rupiah transaksi, serta tuntutan keamanan data yang sangat tinggi.
Pendekatan kolaboratif memungkinkan pemerintah:
Mendapatkan keahlian teknis terbaik
Mengurangi risiko kegagalan sistem
Mempercepat proses modernisasi
Menjamin kualitas dan keberlanjutan sistem
Dengan model ini, Coretax System menjadi sistem milik negara yang dibangun dengan dukungan keahlian profesional.
Dampak Pembuatan Coretax bagi Modernisasi Pajak
Pihak-pihak di balik Coretax System memiliki visi yang sama, yaitu menciptakan sistem perpajakan yang modern, transparan, dan terpercaya. Dengan sistem inti yang terintegrasi, DJP dapat meningkatkan kualitas layanan, memperkuat pengawasan, serta mendorong kepatuhan pajak secara lebih efektif.
Bagi wajib pajak, Coretax System menghadirkan pengalaman perpajakan yang lebih sederhana dan efisien. Sementara bagi pemerintah, sistem ini menjadi alat penting untuk mengamankan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional.
Penutup
Coretax System bukan hasil kerja satu individu atau satu lembaga semata. Sistem ini merupakan buah dari kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, serta berbagai penyedia teknologi dan konsultan yang mendukung dari sisi teknis. DJP bertindak sebagai penggagas dan pemilik sistem, sementara pihak lain berperan sebagai mitra dalam mewujudkan visi modernisasi perpajakan.
Dengan memahami siapa pembuat Coretax System dan bagaimana sistem ini dikembangkan, masyarakat diharapkan dapat melihat bahwa modernisasi pajak adalah proses serius, terencana, dan berorientasi jangka panjang. Coretax System bukan hanya simbol perubahan teknologi, tetapi juga cerminan komitmen pemerintah dalam membangun sistem perpajakan yang lebih baik untuk masa depan Indonesia.
Ingin urus pajak tanpa ribet dan tepat waktu?
Yuk, serahkan pada LegalSatu! Dapatkan jasa konsultan pajak yang profesional dan terpercaya,
cuma di LegalSatu. Langsung aja ke sini dan nikmati kemudahan dalam mengurus pajak bisnismu!
Klik link berikut untuk konsultasi gratis via whatsapp
