KBLI 71102 adalah Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI, kode untuk usaha jasa keinsinyuran dan konsultansi teknis. Kode ini berbeda dengan jasa arsitektur, yang memakai KBLI 71101 Aktivitas Arsitektur. Konsultan teknik, perencana teknis, dan jasa konsultansi keinsinyuran umumnya memakai 71102.
Koreksi Oktober 2026: versi sebelumnya dari artikel ini keliru menyebut KBLI 71102 sebagai jasa teknik arsitektur. Isi artikel telah diperbaiki sesuai uraian resmi KBLI dari BPS.
71101 vs 71102
| Kode | Judul | Contoh |
|---|---|---|
| 71101 | Aktivitas Arsitektur | Desain bangunan oleh arsitek |
| 71102 | Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI | Konsultansi teknik sipil, mekanikal, elektrikal, perencanaan teknis |
Perizinan Jasa Konsultansi Teknis
Jika kegiatan termasuk konsultansi konstruksi, badan usaha perlu memenuhi sertifikasi badan usaha dan tenaga ahli sesuai ketentuan jasa konstruksi.
Baca Juga: SBUJK 2026: Pengertian, Syarat, dan Cara Mengurusnya
Catatan KBLI 2025
OSS kini memakai KBLI 2025. Jika NIB Anda terbit dengan kode ini, cek padanannya melalui fitur konversi KBLI di OSS sebelum mengubah data usaha.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu KBLI 71102?
KBLI 71102 adalah Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI (yang berhubungan dengan itu).
Apa KBLI jasa arsitektur?
Jasa arsitektur memakai KBLI 71101 Aktivitas Arsitektur, bukan 71102.
Siapa yang memakai KBLI 71102?
Konsultan teknik, perencana dan pengawas teknis, serta jasa konsultansi keinsinyuran lainnya.
Apakah jasa konsultansi konstruksi perlu SBU?
Ya, konsultansi konstruksi memerlukan sertifikasi badan usaha sesuai ketentuan jasa konstruksi.
Mau Mendirikan Perusahaan Konsultan Teknik?
LegalSatu membantu memilih KBLI yang tepat dan mendirikan PT untuk usaha konsultansi teknis Anda hingga NIB terbit. Lihat paketnya di jasa pendirian PT LegalSatu.
Konsultasi gratis via WhatsApp atau lihat seluruh layanan LegalSatu.
Artikel Terkait:
Catatan: Artikel ini bersifat edukatif dan disusun berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dan KBLI 2025 dari BPS, Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025, serta data KBLI di sistem OSS, per September 2026. Regulasi dan praktik di lapangan dapat berubah atau berbeda antar daerah. Untuk kebutuhan hukum spesifik bisnis Anda, konsultasikan dengan tim legal LegalSatu.
