Business judgment rule adalah prinsip yang melindungi direksi dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan yang timbul dari keputusan bisnis yang diambil dengan benar. Dalam UU No. 40 Tahun 2007, prinsip ini tercermin dalam Pasal 97 ayat (5): anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian jika dapat membuktikan bahwa kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, ia telah mengurus perseroan dengan iktikad baik dan kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah kerugian.
Dasar Tanggung Jawab Direksi
Pasal 97 ayat (2) dan (3) UU PT mewajibkan direksi menjalankan pengurusan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Pasal 97 ayat (5) memberi jalan pembelaan.
Empat Syarat Pembelaan Pasal 97 Ayat (5)
| Syarat | Bukti yang Membantu |
|---|---|
| Kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaian | Analisis risiko, kajian kelayakan, pendapat ahli |
| Pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai maksud dan tujuan perseroan | Keputusan sesuai anggaran dasar dan prosedur internal |
| Tidak ada benturan kepentingan langsung maupun tidak langsung | Pengungkapan kepentingan dan persetujuan organ jika ada afiliasi |
| Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian | Langkah mitigasi yang terdokumentasi |
Praktik Tata Kelola untuk Direksi
- Dokumentasikan dasar setiap keputusan besar, termasuk data dan pertimbangan risikonya.
- Minta persetujuan komisaris atau RUPS untuk transaksi yang disyaratkan anggaran dasar.
- Ungkapkan konflik kepentingan sejak awal.
- Gunakan pendapat profesional untuk keputusan berisiko tinggi.
- Tindak cepat saat risiko mulai terlihat, dan catat langkah yang diambil.
Baca Juga: Kapan Pemegang Saham Bertanggung Jawab Pribadi atas Utang PT?
Business Judgment Rule Tidak Melindungi Segalanya
- Keputusan yang melanggar hukum atau anggaran dasar.
- Keputusan yang menguntungkan direktur secara pribadi.
- Kelalaian yang jelas, misalnya mengabaikan peringatan risiko yang nyata.
Dalam hal perseroan pailit karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup, Pasal 104 UU PT juga membuka tanggung jawab renteng anggota direksi.
Kesimpulan
Direksi tidak dituntut untuk selalu untung, tetapi dituntut untuk memutuskan dengan iktikad baik, hati-hati, bebas konflik kepentingan, dan responsif terhadap risiko. Dokumentasi yang baik adalah perlindungan terbaik direksi.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu business judgment rule?
Prinsip yang melindungi direksi dari tanggung jawab pribadi atas kerugian akibat keputusan bisnis yang diambil dengan iktikad baik, hati-hati, dan tanpa benturan kepentingan, tercermin dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT.
Kapan direksi bertanggung jawab pribadi atas kerugian PT?
Jika bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai Pasal 97 ayat (3) UU PT, kecuali dapat membuktikan empat syarat dalam Pasal 97 ayat (5).
Apa saja syarat pembelaan direksi?
Kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, pengurusan dilakukan dengan iktikad baik dan kehati-hatian, tidak ada benturan kepentingan, dan telah mengambil tindakan mencegah kerugian.
Apakah keputusan bisnis yang rugi otomatis membuat direksi bersalah?
Tidak. Kerugian bisnis wajar tidak otomatis menjadi kesalahan direksi jika keputusannya memenuhi syarat Pasal 97 ayat (5).
Bagaimana direksi bisa melindungi diri?
Dengan dokumentasi dasar keputusan, persetujuan organ sesuai anggaran dasar, pengungkapan konflik kepentingan, dan langkah mitigasi risiko yang tercatat.
Perkuat Tata Kelola Direksi PT Anda
Tim LegalSatu membantu merapikan anggaran dasar, kewenangan direksi, dan dokumentasi RUPS, sehingga keputusan direksi lebih terlindungi secara hukum. Lihat paketnya di layanan RUPS dan kepatuhan PT LegalSatu.
Konsultasi gratis via WhatsApp atau lihat seluruh layanan LegalSatu.
Artikel Terkait:
Catatan: Artikel ini bersifat edukatif dan disusun berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, per September 2026. Regulasi dan praktik di lapangan dapat berubah atau berbeda antar daerah. Untuk kebutuhan hukum spesifik bisnis Anda, konsultasikan dengan tim legal LegalSatu.
