Syarat Pembuatan PT Terbaru Sesuai Peraturan Pemerintah

Mendirikan Perseroan Terbatas (PT) merupakan langkah strategis untuk menjalankan usaha secara profesional dan legal di Indonesia. PT memberikan status badan hukum bagi perusahaan, sehingga memberikan kredibilitas tinggi di mata pelanggan, mitra bisnis, dan lembaga keuangan. Namun, proses pendirian PT tidaklah sederhana—terdapat sejumlah syarat dan ketentuan terbaru yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan pemerintah dan perundang-undangan terbaru.

Artikel ini membahas secara lengkap syarat pembuatan PT terbaru, termasuk jenis PT, dokumen utama, persyaratan pendiri, struktur organisasi, modal dasar, hingga prosedur legalisasi peraturan pemerintah. Penjelasan dilengkapi dengan panduan yang mudah dipahami agar Anda siap memulai proses pendirian PT sendiri atau dengan bantuan konsultan hukum.


Apa itu PT dan Dasar Hukumnya?

Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, dimiliki oleh pemegang saham, dan modalnya terbagi dalam saham. PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah mengalami beberapa perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja serta peraturan pelaksana terhadap pendaftaran dan modal dasar perusahaan. Legal Nusa

PT memberikan perlindungan hukum melalui kewajiban pemegang saham yang terbatas pada modal yang disetor, sehingga risiko pribadi pemilik lebih terjaga dibandingkan dengan bentuk usaha lain seperti CV atau firma.


Syarat Dasar Pendirian PT

Berikut adalah syarat pokok yang harus dipenuhi saat ingin mendirikan PT di Indonesia:

1. Jumlah Pendiri

Pendiri PT secara umum harus terdiri dari minimal 2 orang atau lebih, baik itu perorangan atau badan hukum. Pendiri ini akan menandatangani Akta Pendirian Perseroan Terbatas di hadapan notaris.

Namun, terdapat pengecualian untuk PT Perorangan (PT UMK) di bawah kategori usaha mikro dan kecil. Dalam kasus ini, hanya satu orang WNI yang cukup menjadi pendiri, dengan kondisi tertentu sesuai peraturan pemerintah tentang UMK.


2. Nama Perusahaan

Penamaan PT harus memenuhi aturan berikut:

  • Terdiri dari minimal tiga kata dan diawali dengan frasa “Perseroan Terbatas” atau singkatan “PT”. JCSS-Indonesia – JCSS-Indonesia+1

  • Tidak boleh sama atau mirip dengan nama perusahaan lain yang sudah terdaftar. JCSS-Indonesia – JCSS-Indonesia

  • Tidak boleh mengandung unsur yang menyinggung ketertiban umum, kesusilaan, atau nama lembaga pemerintahan/institusi internasional tanpa izin. perijinan.co.id

  • Nama dapat diajukan dalam bahasa Indonesia untuk PT lokal, atau dalam bahasa asing jika PT dikuasai oleh investor asing, sesuai ketentuan nama perusahaan. Acclime Indonesia

Prosesnya dilakukan melalui reservasi nama perusahaan di sistem AHU Online (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) sebagai langkah awal sebelum pembuatan akta notaris. JCSS-Indonesia – JCSS-Indonesia


3. Struktur Organisasi Perusahaan

PT wajib memiliki struktur organisasi minimal:

  • Pemegang Saham: Jumlah minimal dua orang, atau satu orang untuk PT perorangan (PT UMK). Legal Nusa

  • Direktur: Bertanggung jawab atas operasional perusahaan. Acclime Indonesia

  • Komisaris: Bertugas melakukan fungsi pengawasan atas kegiatan direksi. Acclime Indonesia

Direktur dan komisaris dapat berasal dari WNI atau WNA, tergantung jenis PT dan regulasi investasi khusus tertentu. ASEAN Briefing


4. Modal Dasar dan Modal Disetor

Salah satu aspek penting adalah modal dasar perusahaan. Untuk PT biasa, modal dasar ditetapkan oleh pendiri dan disepakati dalam akta pendirian. Tidak ada nominal minimum modal yang ditetapkan dalam undang-undang umum, namun modal harus realistis sesuai jenis kegiatan usaha dan kebutuhan operasional perusahaan serta dapat dibuktikan melalui laporan bank atau bukti penyetoran.

Untuk PT Perorangan (UMK), ada ketentuan khusus modal perusahaan maksimum tertentu (tidak melebihi jumlah tertentu, misalnya IDR 5 miliar, tergantung peraturan UMK), dengan bukti penyetoran minimal 25% dari modal yang ditetapkan. lexara.id

Sementara untuk PT Penanaman Modal Asing (PT PMA) yang melibatkan investor asing, regulasinya termasuk modal minimal yang berbeda, di mana sesuai aturan baru, minimal modal disetor adalah sekitar IDR 2,5 miliar dengan rencana investasi yang disepakati, meskipun ketentuan ini dapat berubah akibat regulasi investasi terbaru. JCSS-Indonesia – JCSS-Indonesia+1


5. Alamat Perusahaan

PT wajib memiliki alamat domisili usaha yang jelas di Indonesia sebagai lokasi resmi perusahaan. Dalam beberapa daerah besar, domisili harus berupa alamat komersial; penggunaan alamat virtual office juga dapat diterima selama memenuhi ketentuan dan memperoleh Surat Keterangan Domisili resmi dari kelurahan atau penyedia layanan. JCSS-Indonesia – JCSS-Indonesia

Alamat ini akan tercantum pada Akta Pendirian dan dokumen legal lain seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS. JCSS-Indonesia – JCSS-Indonesia


6. Dokumen Administratif dan Bukti Identitas

Beberapa dokumen yang wajib disiapkan antara lain:


Prosedur Singkat Pembuatan PT Terbaru

Untuk membuat PT secara legal menurut peraturan pemerintah yang berlaku dalam OSS RBA, berikut tahapan utamanya:

  1. Reservasi Nama Perusahaan di AHU Online. JCSS-Indonesia – JCSS-Indonesia

  2. Penyusunan Akta Pendirian oleh notaris, memuat Anggaran Dasar perusahaan. JCSS-Indonesia – JCSS-Indonesia

  3. Pengajuan Akta ke Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. JCSS-Indonesia – JCSS-Indonesia

  4. Pendaftaran NIB melalui OSS RBA yang mencakup izin usaha dan data perusahaan lain. JCSS-Indonesia – JCSS-Indonesia

  5. Pembukaan Rekening Bank atas nama perusahaan dan bukti modal setoran (jika diperlukan). JCSS-Indonesia – JCSS-Indonesia

Dengan adanya sistem OSS RBA (Risk Based Approach), proses pendaftaran usaha termasuk PT menjadi lebih terintegrasi dan efisien, terutama untuk usaha dengan risiko rendah yang dapat memperoleh persetujuan otomatis dalam waktu singkat. JCSS-Indonesia – JCSS-Indonesia


Kesimpulan

Mendirikan PT di Indonesia mensyaratkan sejumlah langkah legal dan dokumen penting yang harus dipenuhi sesuai peraturan pemerintah terbaru. Mulai dari struktur pendiri dan nama perusahaan, modal, alamat domisili, hingga pengurusan NIB di sistem OSS harus dipersiapkan dengan teliti agar proses pendaftaran berjalan lancar. Dengan memahami semua syarat tersebut, pendirian PT dapat dilakukan secara efektif dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, memberikan fondasi legal yang kuat bagi perkembangan bisnis Anda di masa depan.

Pengen punya bisnis resmi tapi bingung cara buat PT?
Tenang, LegalSatu siap bantu! Dapatkan jasa pembuatan PT terpercaya dan gak ribet,
cuma di LegalSatu. Langsung aja ke sini dan mulai langkah pertamamu menuju kesuksesan bisnis!
Klik link berikut untuk konsultasi gratis via whatsapp