PT perorangan adalah bentuk usaha yang dimiliki oleh satu orang dengan tanggung jawab terbatas. Untuk menjalankan PT perorangan dengan sah di Indonesia, diperlukan pemahaman tentang dasar hukum yang mengatur pendirian dan operasional perusahaan tersebut. Dalam artikel ini, kami akan memberikan panduan lengkap mengenai dasar hukum PT perorangan.
Dasar Hukum PT Perorangan
Berikut ini adalah beberapa dasar hukum yang mengatur PT perorangan di Indonesia:
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Undang-Undang ini merupakan landasan hukum yang penting bagi PT perorangan. Dalam undang-undang ini diatur berbagai aspek terkait dengan perlindungan dan kemudahan dalam berusaha, termasuk untuk PT perorangan. - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini merupakan peraturan yang ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Di dalamnya diatur berbagai hal terkait dengan regulasi bisnis, termasuk yang berlaku untuk PT perorangan. - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Meskipun PT perorangan berbeda dengan koperasi, namun peraturan ini juga dapat memberikan informasi dan pedoman yang relevan untuk PT perorangan. - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. PT perorangan, sebagai bentuk usaha yang dapat dimiliki oleh satu orang, dapat memperoleh informasi yang relevan dari peraturan ini. - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mengatur tentang syarat dan tata cara pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas. PT perorangan, sebagai bentuk badan hukum perseroan terbatas, harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini. - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini berhubungan dengan penerimaan negara bukan pajak yang harus dipenuhi oleh PT perorangan.
Kesimpulan
PT perorangan di Indonesia tunduk pada berbagai dasar hukum yang mengatur pendirian dan operasional perusahaan. Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan pemerintah terkait kemudahan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta peraturan-peraturan lainnya menjadi dasar hukum yang penting bagi PT perorangan. Penting bagi pemilik PT perorangan untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku guna menjalankan perusahaan dengan sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Jika anda ingin mendirikan PT Perorangan tetapi
- Bingung mulai dari mana
- Tidak tau cara mengurus dokumen-dokumen
- Tidak ada waktu untuk pergi bolak-balik
- Pusing dengan proses perizinan yang rumit & kompleks
- Ingin Tau Beres
Dan lain sebagainya. Anda bisa menggunakan jasa pt perorangan dari legal satu. Anda cukup fokus mengembangkan bisnis anda, urusan legalitas & perizinan biar kami yang urus. Segala proses yang rumit & kompleks akan kami buat sesederhana mungkin.
