Dasar hukum HAKI di Indonesia tersebar dalam beberapa undang-undang sesuai jenisnya: UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten beserta perubahannya, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Undang-undang tersebut disahkan Presiden bersama DPR, sedangkan pelaksanaannya dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum.
Daftar Undang-Undang HAKI
| Jenis HAKI | Undang-Undang |
|---|---|
| Hak cipta | UU No. 28 Tahun 2014 |
| Merek dan indikasi geografis | UU No. 20 Tahun 2016, diubah UU Cipta Kerja |
| Paten | UU No. 13 Tahun 2016 beserta perubahannya |
| Desain industri | UU No. 31 Tahun 2000 |
| Rahasia dagang | UU No. 30 Tahun 2000 |
| Desain tata letak sirkuit terpadu | UU No. 32 Tahun 2000 |
| Perlindungan varietas tanaman | UU No. 29 Tahun 2000 |
Siapa yang Mengesahkan UU HAKI?
Seperti undang-undang lainnya, UU HAKI dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, lalu disahkan Presiden. Aturan teknisnya dijabarkan melalui peraturan pemerintah dan peraturan menteri.
Peran DJKI
- Menerima dan memeriksa permohonan merek, paten, dan desain industri.
- Mencatat ciptaan dan menerbitkan surat pencatatan.
- Menyelenggarakan pangkalan data kekayaan intelektual.
- Menangani penegakan hukum administratif tertentu.
Baca Juga: Jenis-Jenis HAKI dan Jangka Waktunya
Perjanjian Internasional
Sebagai anggota WTO, Indonesia terikat perjanjian TRIPs tentang aspek perdagangan HAKI, serta berbagai traktat yang dikelola WIPO. Karena itu standar perlindungan HAKI Indonesia selaras dengan praktik internasional.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa dasar hukum HAKI di Indonesia?
UU Hak Cipta (UU 28/2014), UU Merek dan Indikasi Geografis (UU 20/2016), UU Paten (UU 13/2016) beserta perubahannya, UU Desain Industri (UU 31/2000), UU Rahasia Dagang (UU 30/2000), dan UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU 32/2000).
Siapa yang mengesahkan undang-undang HAKI?
Undang-undang disahkan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan bersama DPR.
Lembaga apa yang mengurus HAKI?
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum.
Apakah Indonesia terikat perjanjian HAKI internasional?
Ya, antara lain melalui keanggotaan WTO yang mencakup perjanjian TRIPs, serta berbagai konvensi yang dikelola WIPO.
Apakah UU Cipta Kerja mengubah aturan HAKI?
Ya, UU Cipta Kerja mengubah sebagian ketentuan UU Merek dan UU Paten, antara lain untuk menyederhanakan proses.
Butuh Perlindungan Merek yang Sah?
LegalSatu membantu pendaftaran merek ke DJKI sesuai UU Merek, dari penelusuran kemiripan hingga sertifikat terbit. Lihat paketnya di jasa pendaftaran merek LegalSatu.
Konsultasi gratis via WhatsApp atau lihat seluruh layanan LegalSatu.
Artikel Terkait:
Catatan: Artikel ini bersifat edukatif dan disusun berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah UU Cipta Kerja, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten beserta perubahannya, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, per September 2026. Regulasi dan praktik di lapangan dapat berubah atau berbeda antar daerah. Untuk kebutuhan hukum spesifik bisnis Anda, konsultasikan dengan tim legal LegalSatu.
