<\/span><\/h2>\nSemua orang bisa melakukan somasi kepada tergugat. Selagi orang tersebut memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Oleh karena itu, ini bisa terjadi pada siapa saja yang lalai dalam menjalankan kewajiban atau kesepakatan.<\/p>\n
Selain itu, melakukan somasi tidak wajib menyewa kuasa hukum. Hal itu telah tercantum dalam pasal 118 HIR. Ketentuan ini berlaku jika terjadi secara perorangan. Namun untuk perusahaan badan hukum, harus mewakilkannya pada Dewan Direksi Perusahaan.<\/p>\n
Soal perwakilan tersebut sudah diatur dalam Pasal 1 UU No 40 Tahun 2007 tentang UU PT. Penggugat berhak meminta ganti rugi, membatalkan persetujuan, maupun membawanya ke pengadilan untuk diselesaikan secara hukum.<\/p>\n
<\/span>Bentuk-bentuk Somasi<\/strong><\/span><\/h2>\nSomasi ini bisa terjadi jika ada wanprestasi dari debitur. Di mana ia lalai dalam menjalankan kewajibannya. Kreditur berhak melakukan tuntutan berdasarkan UU KUHP. Ini dia tiga bentuk somasi<\/p>\n
<\/span>1. Surat Perintah<\/strong><\/span><\/h3>\nBentuk yang pertama yakni berupa surat perintah. Sering pula disebut sebagai Exploit Juru Sita. Penggugat bisa menyampaikan surat secara lisan langsung kepada debitur atau calon tergugat. Di dalamnya juga termasuk jangka waktu pemenuhan prestasi sesuai kesepakatan.<\/p>\n
<\/span>2. Akta Otentik<\/strong><\/span><\/h3>\nSelanjutnya ada akta otentik yang jenisnya sama dengan surat perintah. Di mana termasuk pula Exploit Juru sita.<\/p>\n
<\/span>3. Demi Perikatan Sendiri<\/strong><\/span><\/h3>\nPerikatan sendiri ini adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh debitur sesuai kesepakatan. Itulah kenapa perikatan ini biasa terjadi jika pihak terkait menentukan sendiri jika terjadi kelalaian.<\/p>\n
<\/span>Perhatikan Ini Sebelum Membuat Somasi<\/strong><\/span><\/h2>\nMemvonis seseorang lalai dalam kesepakatan atau menjalankan kewajibannya. Tentunya kasus dan bukti harus jelas. Kira-kira di bagian mana debitur tersebut termasuk wanprestasi. Oleh sebab itu sebelum membuat peringatan ini, maka pastikan ini dahulu.<\/p>\n
<\/span>1. Latar Belakang Masalah<\/strong><\/span><\/h3>\nIngatlah untuk selalu mengemukakan fakta yang terjadi di lapangan. Sebab melakukan proses hukum tanpa adanya fakta boleh jadi pencemaran nama baik. Tentu saja pernyataan tersebut harus disertai bukti konkrit.<\/p>\n
Tujuannya agar tergugat tidak mudah memutar balikkan fakta. Jadi somasi dapat terlaksana sesuai rencana untuk mendapatkan hak.<\/p>\n
<\/span>2. Menyatakan Teguran Atau Perintah<\/strong><\/span><\/h3>\nSomasi memang hak semua orang yang tidak mendapatkan keinginan mereka berdasarkan kesepakatan. Itulah kenapa salah satu bentuk somasi adalah berupa perintah atau teguran untuk melaksanakan perjanjian. Ada pula ancaman untuk meminta ganti rugi.<\/p>\n
Apabila kedua poin ini tidak ada, maka hal itu bukanlah somasi. Sebab, tidak ada tindakan yang bisa membuat kesepakatan terlaksana.<\/p>\n
<\/span>3. Permintaan Jelas<\/strong><\/span><\/h3>\nKetika Anda ingin melayangkan somasi terhadap debitur, maka permintaan atau tuntutan harus jelas. Misalnya meminta untuk ganti rugi sesuai dengan kesepakatan tertulis. Bisa juga dengan tuntutan mengakhiri perjanjian jika tidak segera dipenuhi.<\/p>\n
<\/span> Membuka Ruang Negosiasi<\/strong><\/span><\/h3>\nSeperti penjelasan sebelumnya bahwa untuk melakukan somasi memang tidak wajib ada kuasa hukum. Kedua belah pihak bisa bernegosiasi dengan kepala dingin. Itulah kenapa perlu untuk saling terbuka satu sama lain. Sebab sesuai dengan namanya, teguran ini tujuannya adalah menegur dan mengingatkan.<\/p>\n
<\/span>Ini Hal yang Tidak Perlu Somasi<\/strong><\/span><\/h2>\nTidak semua kasus wanprestasi bisa selesai dengan surat teguran tersebut. Sebab ada beberapa keadaan yang sebenarnya tidak memerlukan hal tersebut. Ini dia hal-hal yang tidak perlu melakukan peneguran.<\/p>\n